SOFIFI - Komisi lll DPRD Provinsi Maluku Utara(Malut) melakukan hearing bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(PUPR),Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD),Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), di Kantor Perwakilan DPRD Malut,Kamis(21/01/2021).
Ditemui usai rapat, Ketua komisi lll Zulkifli Umar mengatakan ,rapat yang dilakukan saat ini berkaitan dengan proses penanganan bencana alam yang terjadi di kabupaten Halbar dan Halut.
Dari hasil hearing,BPBD menyampaikan telah melakukan penyaluran bantuan korban banjir di Halut oleh Gubernur maupun Halbar yang dilakukan langsung oleh kepala BPBD Yunus badar sekaligus meninjau titik pengungsian di Halbar. "adapun korban banjir di desa roko kecamatan Galela barat kabupaten Halut yang mengungsi dimana terdapat 330 KK,1016 jiwa.korban yang mengungsi ini membutuhkan bantuan dengan segera.dan laporan korban banjir di desa sidangoli gam kecamatan Jailolo selatan sebanyak 50 rumah yang alami kerusakan akibat Abrasi pantai disaat banjir,yang membutuhkan bantuan", jelasnya.
Lanjut Zulkifli, untuk penanganan pembuatan jembatan darurat di sungai tiabo desa Roko yang merupakan akses vital, Dinas PUPR sudah melakukan koordinasi dengan balai jalan dan jembatan untuk fasilitas utama Pembangunan yaitu kerangka baja,dan sudah ada persetujuan.
"Karena jalur ini merupakan akses vital maka diminta proses pembangunan jembatan darurat ini harus segera dipercepat agar proses penyaluran logistik bisa berlangsung,dan kebutuhan masyarakat koran banjir terpenuhi," tambah Zulkfili
Kata dia, penanganan Bencana yang ada ini harus mendapat perhatian penuh dari pemerintah,saya pikir untuk SKPD terkait bukan hanya BPBD dan PU saja,adapun SKPD terkait lain yang juga harus turut diinstruksikan untuk menangani masyarakat kita yang tengah dilanda bencana saat ini.
Dalam jalur koordinasi pemerintahan harus sigap terhadap bencana sekecil apapun,tak terkecuali kami juga DPRD Malut.terkait dana tanggap darurat saya minta dipercepat,jika semuanya sudah memenuhi aspek legalitasnya, maka segera diproses agar keperluan masyarakat korban banjir ini bisa terpenuhi.
"Itu harapan besar kami kepada pemerintah sebagai penanggungjawab dan pemegang kebijakan dalam penanggulangan bencana di Maluku Utara.termasuk juga meminimkan penebangan hutan untuk melindungi daerah dari banjir" ,(Yudi)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi